Soal Saksi di Sidang MK, KPU Menunggu Saksi Pihak Prabowo-Sandi

image-gnews
Ketua kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Ali Nurdin saat ditemui seusai sidang perdana sengketa hasil pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Ali mengatakan kliennya akan menanggapi seluruh permohonan yang dibacakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini, kendati keberatan dengan dibolehkannya pembacaan berkas permohonan versi perbaikan. Ali mengatakan hal ini telah diputuskan Ketua KPU Arief Budiman demi menghormati Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Ketua kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Ali Nurdin saat ditemui seusai sidang perdana sengketa hasil pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019. Ali mengatakan kliennya akan menanggapi seluruh permohonan yang dibacakan kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hari ini, kendati keberatan dengan dibolehkannya pembacaan berkas permohonan versi perbaikan. Ali mengatakan hal ini telah diputuskan Ketua KPU Arief Budiman demi menghormati Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemilihan Umum belum menentukan berapa jumlah dan siapa yang bakal dijadikan saksi dalam sidang pembuktian sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.
Kuasa hukum KPU Ali Nurdin mengatakan pihaknya menunggu dan memantau saksi yang bakal diajukan oleh pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Kami lihat saksi lawan nanti, kami belum mengajukan saksi," ujar Ali saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Menurut dia saksi yang diajukan oleh KPU bakal berkesesuaian dengan saksi dari pemohon.  "Nanti kita liat perkembangan persidangan."

Baca Juga: Sidang MK, Pakar Menyoroti Soal Perbaikan Berkas Permohonan

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mengatakan telah mempersiapkan setidaknya 30 saksi dan ahli untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Sidang MK. Hal ini disampaikan tim kuasa hukum sesaat setelah berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sabtu, 15 Juni 2019.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Iwan Satriawan, anggota tim kuasa hukum, menyatakan 30 saksi dan ahli itu rata-rata menanyakan jaminan keselamatan atas kesaksian mereka. "Apa jaminan keselamatannya jika saya datang ke Jakarta, ketika dalam proses persidangan, dan pulang ke daerah masing-masing?" kata Iwan Satriawan mengklaim menirukan pertanyaan mereka.

Menurut Iwan 30 saksi dari berbagai provinsi harus dipastikan perlindungannya bila diminta bersaksi di sidang MK. "Saya pikir tidak ada orang yang mau memberi testimoni tanpa jaminan perlindungan," kata Iwan.

Simak Juga: KPU Akan Jawab Permohonan Tim Prabowo Demi Hormati MK

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

2 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.